Oleh: melanirahayuningsih | April 17, 2011

HUKUM ADAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Istilah Hukum Adat
Istilah Hukum Adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “Adatrecht”. Snouch Hurgronye adalah orang pertama yang memakai istilah Adatrech itu, yang dipakainya dalam bukunya “de Atjehers” (Orang Aceh) dan “Alet Goyolands” . Istilah adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis.
Van Vollenhoven menyusun Hukum Adat secara sistematis, dengan data yang lengkap. Beliau dapat dikatakan sebagai bapak Hukum Adat. la menulis buku “Het Adatrech van Nederlandseh Indie” (Hukum Adat Hindia-Belanda). Sebelum ada istilah adatrecht, dipakai bermacam-macam istilah tentang Hukum Adat, yaitu diantaranya pertemuan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan, lembaga adat dan seterusnya.
Untuk pertama kalinya istilah adatrecht muncul dalam perundang¬undangan Belanda pada tahun 1920, mengenai perguruan tingi di negeri Belanda – Nederburgh, Juynboll, Scheuer – yang telah memakai istilah “adatrecht” dalam bukunya.
Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak dikenal istilah Hukum Adat, yang dikenal itu hanya adat saja. Dalam kata adat terkandung dua pengertian, yaitu kebiasaan dan hukum. Di beberapa daerah dipakai istilah tentang Hukum Adat, yaitu:
Gayo : Odot
Batak Karo : basa (bicara)
Minahasa dan Maluku : adat kebiasaan
Minang : lembaga atau adat lembaga
Jawa tengah, Jawa Timur : adat atau ngadab

B. Unsur Hukum Adat
Teori Van der Bergh yaitu reception in complexu (penerimaan bulat atau keseluruhan). Menurut teori ini, Hukum Adat suatu masyarakat, golongan, atau bangsa adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan, masyarakat atau bangsa tersebut, dengan kata lain hukum (adat) suatu golongan, masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum (agama) yang dianut oleh golongan, masyarakat yang bersangkutan.
Jadi teori reception ini menyamakan Hukum Adat dengan Hukum Agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Istilah yang mempengaruhi pandangan orang yang menyamakan Hukum Adat dengan Hukum Agama. Teori Van der Bergh ini sama pendapatnya dengan Keyzer.
Pendapat Van der Bergh ditentang oleh S. Hurgronye dan Van Vollenhoven. Menurut S. Hurgronye, pendapat Van der Bergh ini tidak semua benar, hanya bagian-bagian tertentu saja dari Hukum Adat yang dapat dipengaruhi oleh hukum agama yang dianutnya. Bagian Hukum Adat yang mudah dipengaruhi itu adalah bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian itu ialah: hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris. Menurut Ter Haar, hukum waris itu adalah asli hukum adat Indonesia.
Menurut Van Vollenhoven, dari hasil kompromi pertentangan dan perebutan kekuasaan antara kaum Ummayah dan golongan Medinah, bahwa yang termasuk urusan pemerintahan, polisi dan hukum pidana termasuk hukum acaranya diserahkan kepada kebijaksanaan Khalifah di luar tanah Arab, sedangkan hal-hal mengenai hidup keagamaan, hukum keluarga, hukum perkawinan dan hak waris Berta wakaf termasuk kompetensi golongan Madinah.
Hasil kompromi tatkala agama Islam berkembang ke luar tanah Arab,termasuk diantaranya ke Indonesia.

C. Definisi Hukum Adat
Suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Para ahli menemui kesulitan dalam menyusun definisi Hukum Adat, karena:
1. Hukum Adat masih dalam pertumbuhan
2. Hukum Adat itu selalu membawa kita kepada dua keadaan (sebagai sifat dan pembawaan Hukum Adat), yaitu:
 tertulis >< hukum rakyat (sumber)
 dan lain-lain
Ter Haar yang dikenal dengan ajarannya "beslissingenleer" atau teori keputusan. Menurut Ter Haar, Hukum Adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht) serta pengaruh (invloed) dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Inilah definisi Hukum Adat menurut Ter Haar.
Keputusan fungsionaris hukum ini bukan hakim saja, tapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas di lapangan agama dan petugas desa lainnya.
• Mengabaikan Bagian yang Tertulis
Menurut Soepomo, Hukum Adat itu dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatutory law) hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen, dewan provinsi, dll), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim oudgemade law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa (customary law), semua istilah "adat" atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 3 ayat 2 UUD Sementara.
Syarat kebiasaan (custom) untuk menjadi hukum kebiasaan (customary law) atau, Hukum Adat ada dua, yaitu:
1. Kebiasaan tersebut mesti dilaksanakan terus menerus oleh masyarakat tersebut (syarat materil).
2. Apa yang dilaksanakan terus menerus itu dengan kesadaran bahwa itu dirasakan sebagai kewajiban (tuntutan/hukum atau dengan kata lain: de opium uris necessifat), yang berlangsung terus menerus itu dirasakan sebagai kewajiban hukum (syarat psikologis).
• Kesimpulan Soepomo tentang Hukum Adat:
1. Menyamakan Hukum Adat dengan hukum tidak tertulis
2. Membagi Hukum Adat atas tiga, yaitu:
a. Convention
b. Judgemade law
c. Customary law
3. Mengabaikan bagian Hukum Adat yang tertulis
Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Indonesia menjelaskan arti "adat" dan arti "hukum" sebagai berikut: "adat" adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat itu ada yang tebal, ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku tersebut merupakan aturan adat dan ada pula yang merupakan aturan hukum. Perbedaan adat dan Hukum Adat itu terletak pada pelaksanaannya.
Menurut Van Vollenhoven, Hukum Adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (adalah hukum) dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang¬undang yang tertentu susunannya.
D. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat
Hukum Adat yang merupakan hukum positif, tetapi merupakan hukum yang tidak tertulis. Dasar hukum berlakunya Hukum Adat pada saat ini secara ringkas adalah sebagai berikut:
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2. Pasal II A Peralihan UUD 1945, junto pasal 131 a 2 sub b. 1.5
3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diperbaharui dengan UU No. 35 tahun 1999.
4. Pasal yang penting dalam UU No. 14 tahun 1970 sebagai landasan hukum berlakunya Hukum Adat adalah:
a. Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 17 UU No. 19 tahun 1964 yang berbunyi: Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal¬pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilinya.
b. Pasal 27 (1) hampir sama dengan pasal 20 (1) UU No. 19 tahun 1964 yang berbunyi: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami m1al-nifal hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: Segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang barn menurut UUD ini. Menurut ketentuan I.S. (Indische Staatregeling) yang merupakan dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat yang, berasal dari zaman kolinial, masih tetap berlaku, yaitu bagi golongan hukum Indonesia asli (pribumi) dan golongan Timur Asing berlakunya Hukum Adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat ordonanse dapat menentukan bagi mereka:
a. Hukum Eropa
b. Hukum Eropa yang telah diubah
c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama
5. Sejak UUD’45 di amandemenkan 4 kali, maka ada dalam pasal 18 B. terutama ayat 2, yang mengakui keberadaan masing-masing hukum adat dengan hak tradisionalnya (lihat pasal tersebut dalam UUD 1945 yang sudah di amandemen).

E. Hukum Adat Merupakan Salah Satu Aspek Kebudayaan
Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Maka kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Menurut Koentjaraningrat, sebagai konsep, kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya yang harus dibiasakannya dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan harapannya itu. Dalam bahasa Inggris "cult-are" yang berarti sebagai segala daya dan usaha manusia untuk merubah alam. Itu salah satu definisi kebudayaan, diantara sekian banyak definisi lainnya.
Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:
1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya (wujud ideal).
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat (wujud sistem sosial).
3. Wujud kebudayan sebagai benda-benda hasil karya (wujud fisik).
Hukum Adat termasuk bagian wujud ideal dari kebudayaan, menurut hasil penelitian Van Vollenhoven dan para sarjana lainnya, Hukum Adat tersebut tidak hanya terbatas pada daerah hukum Republik Indonesia dan dipertahankan kita dan bersemayam di hati nurani dari gugusan kepulauan Pilipina dan Taiwan di sebelah utara, sampai di Pulau Malagasi di sebelah barat, di sebelah timur sampai kepulauan paska.
Cicero (106-43 SM) menyatakan "ubi societas, ibi ius" yang berarti dimana ada masyarakat di sana ada hukum (adat). Ini merupakan kenyataan umum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat mencerminkan cara berpikir masyarakat tersebut. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifat sendiri, hukum dari masing-masing masyarakat mempunyai corak dan sifat yang berlainan mengikuti jiwa/semangat rakyat (volksgeist). Menurut Von Savigny hukum mengikuti volksgeist dari masyarakat tempat hukum (adat) itu berlaku.
Sebagaimana halnya dengan semua sistem hukum di bagian lain di dunia ini, maka Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.
Suatu hal yang total, manakala suatu hukum dipaksakan berlaku pada suatu masyarakat yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan kemauan orang terbanyak masyarakat yang bersangkutan, singkatnya bertentangan dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, maka hukum itu akan mendapat tantangan dari masyarakat itu, atau tidak diikuti oleh mereka.
Oleh sebab itu, dalam meninjau Hukum Adat Indonesia tidak bisa lepas dari volksgeist masyarakat, dari suatu cara berfikir yang khas orang Indonesia yang terjelma dalam Hukum Adat. singkatnya, untuk mengerti benar-benar Hukum Adat itu sebagai penjelmaan kepribadian Indonesia, maka perlu diketahui struktur berpikir, corak dan sifat masyarakat indoensia khsusnya yang berhubungan dengan bidang hukum.
Bagaimana struktur berpikir, corak dan sifat masyarakat Indonesia itu? Sesudah kita mengetahui bahwa Hukum Adat adalah suatu segi kebudayaan Indonesia, adalah pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitet orang dan masyarakat Indonesia. F.D. Holleman, guru besar Hukum Adat di Leiden dalam pidato inaugurainya yang berjudul "De Commune trek in het Indonesia rechtsleven" (corak kegotongroyongan di dalam kehidupan hukum Indonesia) menyimpulkan adanya 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia yang hendaknya dipandang sebagai suatu kesatuan, yaitu:
1. Sifat religio magis
2. Sifat komun (commune)
3. Sifat kontan (tunai)
4. Sifat konkret (visual)
Sifat religio magis adalah pembulatan/perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain.
Sifat komun di dalam cara berfikir komunal menurut Hukum Adat berarti bahwa kepentingan individual selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam Hukum Adat diimbangi hak-hak umum. Dalam mentalitas cara berfikir tersebut segala penilaian pembuatan keputusan clan tekanan dalam Hukum Adat terletak dalam tangan masyarakat adat desa. Keseluruhan masyarakat adalah yang kuat, yang kuasa, menentukan segala, memberi arch kepada segala tindak tanduk. Penilaian terletak pada masyarakat atau pendapat umum.
Sifat kontan (tunai), sifat kontan ini mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak bersama waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dalam Hukum Adat, segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan itu adalah di luar akibat-akibat hukum clan memang tidak bersangkut pant menurut hukum. Contoh dalam Hukum Adat tentang perbuatan kontan adalah: jual beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi, dan lain-lain.
Sifat konkret (visual). Sifat konkret artinya bahwa dalam berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, dengan ini, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasi atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, balk berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki (tumbal, benda yang magis, dan lain-lain). Contoh¬nya: panjar dalam jual beli atau memindahkan hak atas tanah, paningset, panyangcang dalam pertunangan atau dalam membalas dendam dengan membuat patung atau boneka atau benda, lalu barang tersebut dihancurkan. Jadi konkretnya itu adalah dengan bertindak atau berbuat sesuatu secara visual, kelihatan, biarpun hanya menyerupai objek yang dikehendaki.

BAB II
SEJARAH HUKUM ADAT
(SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HUKUM ADAT)

A. Sejarah Penemuan Hukum Adat
Van Vollenhoven dalam bukunya "De ondekking vanhet adatrecht" (penemu Hukum Adat), dapat diringkas siapakah yang menemukan Hukum Adat, dengan kata lain memperkenalkan Hukum Adat? Menurut Van Vollenhoven ialah sarjana-sarjana, ahli-ahli, dan peminat lain terhadap Hukum Adat, yang hidup di luar lingkungan masyarakat adat. 90% dari mereka itu adalah orang asing yang menjadi pelopor ilmu Hukum Adat. Hukum Adat adalah merupakan hasil proses kemasyarakatn dan kebudayaan sejak zaman beribu-ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi, yang menemukan Hukum Adat Indonesia itu adalah 90% orang asing, yaitu orang Barat (sebagian besar Belanda).
Sejak kapan Hukum Adat itu ditemukan? Menurut van Vollenhoven dalam bukunya, yaitu sejak para sarjana ahli dan peminat lain terhadap Hukum Adat, menyadari bahwa rakyat Indonesia mempunyai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tingkah laku hidup kemasyarakatan yang menemukan Berta mengikat karena mempunyai sanksi yang pada umumnya tidak tertulis. Dalam buku C.V.V. (Van Vollenhoven) yaitu sarjana-sarjana, ahli-ahli dan peminat asing terhadap Hukum Adat yang menemukan Hukum Adat jadi sejak mereka menyadarinya.
Orang asing (Belanda) menemukan sesuatu yang khas yang dipunyai orang Indonesia, orang-orang belanda menemukan Hukum Adat Indonesia. Ilmu hukum yang dibawa oleh para sarjana, ahli-ahli dan peminat lainnya (terhadap hukum) – yang bagian terbesar orang Belanda – mulai memperhatikan hukum adat itu dan kemudian menemukannya. Jadi sebelum Hukum Adat itu ditemukan, ada perhatian dulu terhadap Hukum Adat.
Sebelum Hukum Adat ditemukan ada yang disebut perintis penemu Hukum Adat. Pelopor perintis penemu Hukum Adat itu adalah orang Inggris yang bernama Marsden. Kelompok perintis penemu Hukum Adat ialah:
1. Marsden (Inggris) pada tahun 1973 dipublikasikan sebuah buku: The History of Sumatera" yang berisikan laporan pemerintahan, hukum, kebiasaan dan adat sopan santun orang pribumi. Hukum Adat hanya sebagian kecil dari buku Marsden, tapi ia punya perhatian khusus dan mencarinya, mencoba menyusunnya, menempatkan pada tempat yang utama pada ulasan, judulnya, dan di dalam bagian pokok bukunya. Marsden seorang pioner, perintis dalam penemukan Hukum Adat, sebab padanyalah timbul untuk pertama kali kesadaran tentang kesatuan dan hubungan dan hubungan tali temali dapat daerah dan golongan suku-suku bangsa, yang keseluruhannya digolongkan dalaM kompleks yang lebih lugs yaitu Melayu Polinesia yang dalam perjalanan sejarah selanjutnya dari abad ke-19, dinamakan daerah Indonesia dan or4pg-orang Indonesia.
2. Rary Marsden disusul oleh karya Herman Warnesmontinghe, seorang Belanda yang hampir menyamai Marsden sebagai pioner. Jasa Montinghe adalah penemu desa Jawa sebagai suatu persekutuan hukum yang asli dengan organisasi sendiri dan hak-hak sendiri atas tanah. Montinghe adalah juga orang Barat yang pertama yang secara sistematis memakai istilah "adat" tetapi belum mengenal istilah "adatrecht" yang pertama kali memakai istilah adatrecht adalah Snouck Hurgronye.
3. Raffles, Gubemur Jenderal Inggris di pulau Jawa (1811-1816). Penyelidikan dan pelayaran Hukum Adat Indonesia yang diadakan Raffles tidak dipublikasikan dalam "History of Java" yang terkenal, tetapi dimuat dalam suatu skema pajak tanah yang dapat dibaca dalam "Substance of a Minute" bahan-bahan diperolehnya dari informasi setempat dan pengalaman sendiri, tentang kebiasaan dan adat istiadat dari negeri dan sifat lembaga-lembaga orang Jawa.
4. Pandangan Raffles terhadap Hukum Adat menurut Van Vollenhoven, ]a masih mengacaukan hukum agama dan hukum asli, terlihat pada tahun 1814 ia mengatakan Al Qur'an adalah sumber hukum di Jawa, sedangkan desa adalah sumber hukum yang bersifat Hindu. Penyelidikannya tentang Hukum Adat dibatasi Hukum Adat yang hidup di Jawa terutama di daerah kerajaan (Jogya, Solo). Raffles tidak dapat mencatat hukum rakyat yang hidup seperti Marsden, Raffles melihat Indonesia sebaai suatu keseluruhan yang bulat, yang tidak terpisah-pisahkan.
5. John Crawfurd (Inggris), seorang dokter. Pengalamannya bekerja pada pemerintahan Inggris, selama di Jogyakarta, di Bali dan Sulawesi, ditulisnya dalam sebuah buku.
6. "History of the East Indian Archipelago" yang diterbitkan pada tahun 1820. van Vollenhoven melukiskan bahwa pandangan Crawfurd tentang Hukum Adat adalah suatu campuran dari Hukum Adat istiadat asli dan hukum Hindu dan Islam. Crawfurd melihat hukum agama itu hanya sebagian kecil saja dari Hukum Adat. la memperhatikan dengan seksama hukum tanah adat. Jadi ada tiga orang Inggris yang punya perhatian terhadap Hukum Adat (Marsden, Raffles, Crawfurd) dengan seorang Belanda yaitu Montinghe.
Selanjutnya menurut C.V. Vollenhoven (CVV) yang dapat dianggap sebagai penemu Hukum Adat adalah 3 orang Belanda, yaitu: Wilken, Liefrinch, Snouck Hurgronye.
Wilken, seorang anak indo dari Menado, tetapi sejak kecil dididik di Nederland. Metode yang digunakan Wilken dalam penyelidikannya adalah metode etnologi perbandingan. Wilken sudah memberikan tempat tersendiri, yang khas, tetapi ia belum memakai istilah "adatrecht", ia melihat ada hubungan antara Hukum Adat dengan kebiasaan dan agama.
Liefrench, disebut sebagai penemu Hukum Adat. Walaupun ia belum memakai istilah "Adatrecht" seperti Wilken ia juga memberikan tempat tersendiri terhadap Hukum Adat. Mengapa Liefrenh berbeda dengan Wilken hasil karya Liefrench terbatas pada suatu lingkungan Hukum Adat tertentu, yaitu lingkungan Hukum Adat di Bali dan Lombok. Pada tahun 1927, tulisan terpenting dari Liefrench dikumpulkan oleh Van Gerde dalam sebuah himpunan "Bali en Lombok – Geschrifen" dari Liefrench.
Sebagai penemu ketiga adalah Snouck Hurgronye (Belanda), is seorang sarjana bahasa yang menjadi negarawan. Karyanya di Surnatera Jalah "De Atjehers" pada tahun 1893 dan 1894 diterbitkan. Pada tahun 1903 diterbitkan buku "Het Gayoland". Penyelidikannya sama dengan Liefrench terpusat pada suatu daerah. Jadi tidak seperti Wilken yang memakai teori perbandingan. Snouck Hurgronyelah yang memakai istilah Adatrecht dalam bukunya di atas.
Cobalah Anda bedakan perbedaan perintis Hukum Adat dengan penemu Hukum Adat? Siapa penemu Hukum Adat?, Sejak kapan Hukum Adat Indonesia itu ditemukan?
Istilah Adatrecht menurut Snouck Hurgronye adalah adat yang bersanksi hukum, berbeda dengan kelaziman dan keyakinan lain yang tidak mengandung arti "hukum". Dengan ditemukannya istilah "adatrecht" itu maka Snouck Hurgronye diantara ketiga penemu Hukum Adat, dialah yang paling menampakkan diri dengan jelas sebagai penemu Hukum Adat.
Setelah Hukum Adat itu ditemukan, mau diapakan Hukum Adat tersebut, apakah mau dihapus, diambil yang positif saja, atau diambil/dijalankan semuanya, inilah yang disebut politik Hukum Adat.
Dalam karya C.V. adat berhubungan dengan pelajaran Hukum Adat ada tiga hal yang perlu disebut karma merupakan hal penting, yaitu:
1. CVV menghilangkan kesalahfahaman yang melihat ada identik dengan hukum agama (Islam).
2. CVV membela Hukum Adat terhadap usaha pembentukan UU untuk mendesak/menghilangkan Hukum Adat dengan meyakinkan pembentukan UU itu bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup yang mempunyai suatu jiwa clan sistem sendiri.
3. CVV membagi wilayah Hukum Adat Indonesia dalam 19 lingkungan Hukum Adat.(Lihat buku Bushar Muhammad, hal 99 tentang 19 daerah lingkungan Hukum Adat)
B.Manfaat Mempelajari Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari, apa gunanya mempelajari Hukum Adat ada dua pandangan atau aliran, yaitu pandangan teoritis dan praktis. Menurut pandangan teoritis, manfaatnya mempelajari Hukum Adat itu adalah untuk kepentingan ilmu Hukum Adat itu sendiri. Dengan kata lain ilmu untuk ilmu. Pengetahuan tentang Hukum Adat yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan ihniah Hukum Adat clan untuk memajukan secara terns menerus pengajaran Hukum Adat.
Hukum Adat dipelajari untuk memenuhi 2 tugas, penyelidikan dan pengajaran. Tugas ini untuk memperingati dan mempertinggi mutu pelajaran hukum adat. Pandangan teoritis ini (ilmu untuk ilmu) cenderung untuk membiarkan Hukum Adat dalam sifat dan corak aslinya, yaitu menjauhkan Hukum Adat dari pengaruh clan kemungkinan akan modernisasi. Mereka merasa sayang dan menganggap tidak baik kalau Hukum Adat berubah karena modernisasi. Sebetulnya kalau Hukum Adat sudah berubah itu akan menyulitkan penyelidikan tentang Hukum Adat, mana yang asli clan mana yang sudah berubah. Pandangan ini untuk sementara waktu biarlah Hukum Adat itu disimpan dalam sebuah peti gelas dengan tutup emas. Hukum Adat sebagai objek kesayangan ilmu, harus ditinggalkan dalam bentuk aslinya. Jadi pandangan ilmu untuk ilmu justru menghalangi pemanfaatan hasil penelitian ilmiah untuk kemajuan bangsa dan Hukum Adat itu sendiri.
Pandangan teoritis ini dimanfaatkan oleh penjajah Belanda dulu di Indonesia untuk membenteng bangsa Indonesia dari pengaruh Barat. Sesudah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ajaran teoritis ini mulai ditinggalkan, yang diutamakan adalah ilmu yang diperoleh itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ilmu untuk masyarakat ini menurut pandangan teoritis, dengan ilmu untuk ilmu dinomor duakan.
Terutama di Indonesia, ilmu Hukum Adat merupakan salah satu ilmu yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan meningkatkan kemakmuran rakyat, harus ditujukan kepada pengembangan unsur unsur kepribadian masyarakat Indonesia dalam adat istiadat dan Hukum Adat masyarakat Indonesia,setelah unsur tersebut dianalisa dan dinilai, unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan konsepsi mendirikan suatu masyarkat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan yang tidak feodalisme, dapat diikutsertakan, diintegrasikan dalam pembangunan tats tertib hukum Indonesia yang nasional. Justru ada tugas barn itu yang lebih berintikan "ilmu untuk masyarakat" maka kegunaan mempelajari Hukum Adat haruslah bersifat praktis dan nasional.
Sifat praktis dan nasional dapat ditinjau dari 3 sudut, yaitu:
1. Dari sudut pembinaan hukum nasional
Maria yang bersifat positif dapat diikutsertakan dalam pembinaan hukum nasional yang bersifat negatif dikesampingkan.
2. Dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa Indonesia
Karena adat dan Hukum Adat sebagai lembaga kebudayaan asli Indonesia mencerminkan masyarakat asli Indonesia, maka pelajaran Hukum Adat dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan kebanggaan pada tiap-tiap orang Indonesia.
3. Dan dari sudut praktik peradilan
Dengan mempelajari Hukum Adat, hakim dalam memutuskan perkara adat dapat tepat.
Perjuangan nasionalisme meliputi pula menemukan kembali "kepribadian bangsa" atau dengan kata lain bahwa "kepribadian bangsa adalah terjalin dalam nasionalisme". Ini dapat dibaca dalam buku Hertz, yaitu "Nationality in History and Polities".Menurut Hertz, dalam nasionalisme itu terkandung 4 makna, yaitu:
1. Persatuan nasional
2. Kemerdekaan
3. Keaslian, dan
4. Harga diri
Dapat dikatakan bahwa persatuan bangsa dan kemerdekaan sudah kita capai sebagai suatu hasil perjuangan yang penuh pengorbanan. Ini pun dalam penyempurnaan. Keaslian dan harga diri masih belum sampai ke sana.

C. Gunanya Mempelajari Hukum Adat
Ilmu hukum adat mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum adat, menganalisa bahan-bahan hukum adat tersebut – dan menilainya.
Dalam menilainya ini tersusunlah pandangan-pandangan teoritis tentang hukum adat
Apa kegunaannya ilmu hukum adat itu dalam kehidupan sehari-¬hari, dalam kehidupan bangsa?
Pandangan teoritis
Gunanya mempelajari
ilmu hukum adat
Pandangan praktis nasional
Menurut pandangan teoritis I1mu untuk ilmu
Pengetahuan tentang hukum adat diperoleh Untuk menjamin
langsung
– Penyelidikan ilmu hukum adat
– Memajukan secara terus menerus pengajaran hukum adat
penyelidikan
Hukum adat dipelajari
Untuk memenuhi tugas
pengajaran

Hertz : “Nationality in History and Politics”
Persatuan bangsa
Nasionalisme Kemerdekaan
mengandung
Keaslian
Harga Diri

Ilmu untuk masyarakat yang utama
Praktis dan nasional
Ilmu untuk ilmu di nomor 2 kan
Sifat Praktis
Nasional Dapat ditinjau dari 3 sudut:
1. Pembinaan hukum nasional
2. Mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa Indonesia
3. Praktek peradilan
Ad 1. Positif dapat diikutsertakan
– Gotong royong
– Dalam bidang agraria dan hukum tanah yang baru
Negatif dikesampingkan
– Tunang paksa
– Pesta penguburan secara besar-besaran
(penghormatan pada arwah yang telah pulang ke alam baka)
Ad.2 : pelajaran hukum adat itu dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan rasa kebangsaan pada tiap-tiap orang Indonesia.
Keinsyafan akan kepribadian bangsa pada seorang dapat tumbuh dan menjadi tebal — jika orang tersebut dengan kesadaran penuh mengetahui kebudayaan bangsa sendiri: yaitu mengetahui dan menggunakan dalam amal sehari-hari segala kemampuan material dari alam Indonesia, segala daya kerohanian dan sistem kepercayaan yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia.
Ad. 3 Praktek Peradilan
Hakim dalam memutuskan perkara dalam hukum adat, harus memahami tentang hukum adat (ingat pasal 27 ayat 1,UU No.14 1970-UU No.35 Tahun 1999)

BAB III
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kalau hendak mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga:
 Hukum tentang perkawinan
 Hukum tentang pewarisan
 Hukum tentang jual beli barang
 Hukum tentang milik tanah, dll
 Hukum tentang kekeluargaan
Harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan.
Struktur masyarakat menentukan sistem hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Model: Ranidar Darwis, 1987
Menurut Ter Haar, Persekutuan Hukum (Masyarakat hukum) adalah:
 Kesatuan manusia yang teratur
 Menetap di suatu daerah tertentu
 Mempunyai penguasa-penguasa

Mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, dimana para angota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.
Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogic (darah) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama.
1. Masyarakat Unilateral
Masyarakat unilateral ialah masyarakat hukum adat dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui satu pihak, pihak ibu atau pihak bapak. Masyarakat unilateral (kebapaan atau keibuan) terdiri dari kesatuan-kesatuan yang kecil dan. Perkawinannya dilakukan secara exogam.
a. Masyarakat keibuan (matriachat)
Masyarakat keibuan ialah masyarakat hukum adat dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui ibu (perempuan).
b. Masyarakat kebapaan (patriachat)
Masyarakat kebapaan ialah masyarakat hukum adat dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui bapak (laki-laki).

2. Masyarakat Bilateral (parental = keibu-bapaan)
Masyarakat bilateral ialah masyarakat hukum adat dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui ibu dan bapak
a. berdasarkan keluarga
b. berdasarkan rumpun

3. Masyarakat Altenerend
Masyarakat altenerend ialah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui ayah atau melalui ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua (jujur atau sumendo) (Rejang).

4. Masyarakat dubbel-unilateral
Masyarakat dubbel-unilateral adalah masyarakat hukum adat dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah clan garis ibu jalin¬ menjalin tergantung pada jenisnya, laki-laki atau perempuan (Timor).
Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial ialah masyarakat hukum adat yang susunannya berazaskan lingkungan daerah, yaitu masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu, oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Jadi mereka merasa bersatu karena ada ikatan dengan tanah yang didiaminya sejak lahir secara turun temurun dari nenek moyangnya.
'u
Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu:
1. Masyarakat hukum desa
2. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa)
3. Masyarakat hukum serikat desa
Masyarakat hukum desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan oleh sebab itu merupakan suatu kesatuan, suatu tata susunan tertentu. baik keluar maupun ke dalam (Sunda, Jawa, Madura)
Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial
yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap
merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Masing-masingnya merupakan
Yang tak terpisahkan dari masyarakat hukum wilayah sebagai kesatuan
sosial teritorial yang lebih tinggi. Contoh: Kurya dengan huta-hutanya di Angkola dan mandailing,marga dengan dusun-dusunya di Sumatera Selatan
Masyarakat hukum serikat desa, adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang dibentuk atas dasar ker asarna dalam: berbagai lapangan untuk kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergantung dalam masyarakat hukum serikat desa tersebut. Contoh: Subak di Bali.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: